Bappenas Helat Sosialisasi Keempat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas, Inspektorat Utama menggelar Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Whistle-Blowing System (WBS), Jum’at (6/11). Sosialisasi yang dipimpin Sri Suharto dan Melyastarda tersebut digelar untuk keempat kalinya.

Sosialisasi fokus pada paparan kriteria harta yang harus dilaporkan demi akuntabilitas pemegang jabatan. Harta bergerak dan atau tidak bergerak yang masuk dalam daftar LHKASN adalah harta milik pribadi, pasangan, dan anak. Namun, anak yang masuk kriteria adalah anak yang masih dalam tanggungan kedua orang tua.

Patut diingat bahwa meski tercatat bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama orang lain, bisa jadi harta tersebut masuk dalam daftar harta yang harus dilaporkan. “Atas nama siapa pun, kita masukkan ke LHKASN apabila kita menguasainya,” tutur Melyastarda. Penyampaian LHKASN terbagi atas tiga titik waktum yakni penyampaian saat tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan, satu bulan setelah diangkat jabatan, dan satu bulan setelah berhenti dari jabatan. Laporan LHKASN ditujukan untuk pimpinan organisasi melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah.