Pengantar Diklat Jabatan Fungsional Perencana (JFP)

Bappenas (Pusbindiklatren) bertanggung jawab atas standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh perencana. Oleh karena itu, Bappenas mengembangkan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana yang diatur dalam Permen No.3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana.
Diklat Fungsional Perencana merupakan syarat bagi PNS yang akan diangkat dan naik jabatan dalam JFP (Jabatan Fungsional Perencanaan). Ketentuan dan persyaratan ini diatur dalam Permen No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana.
Diklat fungsional penjenjangan perencana, terdiri dari:
  1. Diklat Fungsional Perencana Pertama bertujuan mewujudkan kompetensi minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Pertama.
  2. Diklat Fungsional Perencana Muda bertujuan mewujudkan kompetensi minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Muda.
  3. Diklat Fungsional Perencana Madya bertujuan mewujudkan kompetensi minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Madya, dan
  4. Diklat Fungsional Perencana Utama bertujuan mewujudkan kompetensi minimal yang diperlukan umuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Utama.

Pelaksana Diklat fungsional penjenjangan perencana adalah lnstitusi perguruan tinggi yang sudah diakreditasi dan bekerjasama dengan Bappenas. Untuk saat ini, Diklat dilaksanakan oleh Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Hasanuddin.